Pemberian kelonggaran atau relaksasi atas ekspor mineral mentah sedang direncanakan oleh Pemerintah. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Tercantum sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), bahwa hanya mineral yang sudah diolah dan dimurnikan saja yang bisa diekspor mulai 12 Januari 2014.

Akan tetapi pemerintah memberikan relaksasi selama 3 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 1/2014).

Jadi dalam kurun waktu tiga tahun (sampai 12 Januari 2017) diharapkan perusahaan-perusahaan tambang menjalankan hilirisasi mineral di dalam negeri, menyelesaikan pembangunan smelter. Namun ternyata harapan itu tidak terwujud.

Meskipun jalan keluar mungkin ada akan tetapi kontrak hanya bisa diubah menjadi IUPK. Namun perusahaan harus membuat komitmen bahwa smelter akan dibangun dalam lima tahun ini, setiap tahun harus ada progres yang harus dicapai,  ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Pemerintah memastikan bahwa akan menindak tegas bagi perusahaan yang tetap melakukan ekspor tanpa harus membangun smelter.

Nantinya akan ada komitmen tertulis bahwa dia akan mematuhi, berapa persen per tahunnya itu ada di Permen ESDM. Dan setiap tahun ada sampai tahun ke-5 harus 100%.
Selain itu akan ada kemungkinan bea keluar. Namun besaran tarif tersebut tengah didiskusikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sumber : finance.detik.com