Melalui Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Pemprov Kaltara berencana membuat regulasi untuk mengatur keterlibatan tenaga kerja lokal pada setiap proyek pembangunan infrastruktur fisik di Kaltara.

Regulasi dapat berbentuk peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub) Kaltara. Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie, menuturkan bahwa, “Misal, ada proyek BUMN (badan usaha milik negara) dilaksanakan di Kaltara, ada regulasi lokal yang mengharuskan pelaksana proyek untuk melibatkan atau memperkerjakan tenaga kerja lokal”.

Tenaga kerja lokal yang diperkerjakan harus tersertifikasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltara. Tenaga kerja lokal harus memiliki identitas diri seperti KTP (kartu tanda penduduk) dengan domisili di Kaltara, atau bila belum memiliki KTP di Kaltara, bisa dengan surat keterangan domisili.

Untuk melakukan sertifikasi tenaga kerja itu, Pemprov melalui DPUPR-Perkim dan LPJK Kaltara akan melakukannya langsung di lokasi pembangunan. Ini juga untuk memudahkan pelaksana proyek untuk mencari tenaga kerja yang tepat.

Sejauh ini, tim sertifikasi tenaga kerja itu melakukannya dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU). Sehingga hanya daerah dengan akses darat yang terjangkau saja yang dapat dilayani.

Untuk saat ini, baru seputaran wilayah ibukota yang dapat didatangi langsung dengan MTU. Ke depan, rencananya tim sertifikasi itu akan mencoba menjangkau Kabupaten Malinau dan Tana Tidung. Namun untuk daerah yang terpisah daratan dengan ibu kota Kaltara seperti Kota Tarakan dan Nunukan, DPUPR-Perkim tengah menjajaki regulasi pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK).

Tim ini menjadi kepanjangan tangan DPUPR-Perkim dan LPJK untuk memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja di daerahnya masing-masing.Dan untuk pembentukan TPJK ini, rencananya akan digelar rapat koordinasi dengan tiap kabupaten dan kota di Kaltara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada 2016 ada 94 tenaga kerja lokal yang telah mengikuti sertifikasi tenaga kerja. Sementara pada 2017 sebanyak 114 tenaga kerja dan asesor mengikuti sertifikasi.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh perusahaan atau pelaku dunia usaha yang ada di Kaltara agar memberdayakan atau memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kecuali tenaga teknis atau tenaga ahli yang di Kaltara belum ada,  bisa mendatangkan tenaga dari luar. Selain dari itu, saya harapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal.  Utamanya kepada masyarakat di sekitar perusahaan.

Sumber : bulungan.prokal.co