Visi BPJS untuk menjadi badan penyelenggara kebanggaan Indonesia dapat terlihat jelas. Di antaranya beberapa keinginan kuat dan target yang hendak dicapai BPJS Ketenagakerjaan dalam lima tahun mendatang.

Hanya itu, tidak ada keinginan lain dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selain seluruh pekerja formal dan nonformal di Indonesia bisa mendapatkan manfaat melalui visinya.

Dalam menggapai target itu, BPJS Ketenaga kerjaan tidak menampik, kerap menemukan jalan terjal atau hambatan. Bahkan hal yang sama juga di sampaikan oleh Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga, BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis  yang mengatakan, sudah banyak sektor yang mulai menyadari pentingnya mengikuti BPJS ini, seperti pada transportasi dan sektor para pedagang.

Sampai saat ini telah berbagai cara telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mendorong para nelayan mengikuti pelayanan ini. Sayangnya, hal ini terganjal dengan masalah regulasi nelayan yang diatur tersendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini membuat sulit untuk memasukkan nelayan pada sistem jaminan sosial milik BPJS Ketenagakerjaan.Sebab BPJS memiliki aturan di bawah kementerian terkait, terutama sistem jaminan sosial. Nelayan pun lebih sering mendapat bantuan dari pemerintah melalui skema asuransi yang bukan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, mereka mendapatkannya melalui sistem asuransi yang nonkomersial.

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan memang mau tidak mau harus meluruskan hal ini. Dia juga telah berdiskusi perihal ini ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menyepakatinya. Pemerintah sebenarnya sepakat bahwa pelaksanaan dan skema jaminan sosial pada 2017 sudah seharusnya di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu BPJS Ketenagakerjaan telah ditentukan menjadi penyelenggara jaminan sosial para pekerja di Tanah Air. Perusahaan pun memiliki tugas dalam memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Dan mengenai masalah pemahaman untuk para pekerja, terutama yang nonformal, memang harus terus dilakukan. Akan tetapi, cara yang ditentukan sudah seharusnya disesuaikan dengan kearifan lokal agar mudah diterima.

Jadi dengan kata lain, upayanya harus berbeda sebagaimana yang selama ini dilakukan pada pekerja di sektor formal.

Sumber : www.republika.co.id