Permasalahan rendahnya budaya literasi di Indonesia ternyata terjadi sejak zaman kolonial. Hal tersebut terjadi karena merupakan bagian dari strategi pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasaan dengan melalui program pembuta hurufan pribumi.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut, permasalah rendahnya budaya literasi bersifat multi kompleks. Hal itu tidak lepas dari faktor kesejarahan, ujarnya pada Kamis (23/3).

Mendikbud menyebut, tumbuhnya sekolah-sekolah dasar pascakemerdekaan bertujuan untuk mengambil alih program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Yaitu, program menghapuskan buta huruf untuk 90 persen masyarakat di Indonesia.

Jadi target pembelajaran di sekolah adalah sekedar siswa mampu membaca, tetapi tidak sampai mampu membaca cerdas. Dan kondisi tersebut diperparah dengan terlalu dominannya metode ceramah di sekolah-sekolah, serta keengganan menerapkan cara belajar siswa aktif (CBSA).

Mendikbud pun tidak menampik masih terbatasnya jumlah dan peredaran buku-buku bacaan untuk anak dan masyarakat.

Masalah tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Termasuk, para guru juga mewarisi cara belajar yang didapat dari guru-guru mereka sebelumnya. Mendikbud pernah memaparkan kemampuan baca pelajar SMA setara dengan jenjang SMP atau mundur empat tahun.

“Maka jadilah lingkaran setan rendahnya kemanpuan baca masyarakat dan siswa,” jelasnya.

Mendikbud berujar, untuk mengurai benang kusut literasi harus melibatkan banyak pihak. Salah satu solusinya, yakni pendekatan struktural dan kultural atau penyadaran.

Maka untuk pendekatan struktural antara lain, mereformasi sistem persekolahan yang tidak menggunakan norma serba kelas dan menggalakkan metode cara belajar siswa aktif (CBSA). Sementara pendekatan penyadaran, yakni dengan mengobarkan daerah pada budaya baca di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Sumber : nasional.republika.co.id