Sejak 30 Agustus 2016 beberapa ruas jalan di Jakarta  telah menggunakan pembatasan lalu lintas ganjil genap, maka sistem 3 in 1 telah digantikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sistem 3 in1 karena dianggap menimbulkan masalah baru, seperti adanya praktik joki.

Layaknya sistem 3 in 1,  maka peraturan pembatasan lalu lintas ganjil genap juga diterapkan di ruas jalan yang sama, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Thamrin – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Akan tetapi kendala juga ditemui dalam aturan ganjil genap. Kendaraan dengan nomor plat ganjil hanya bisa melalui ruas jalan yang ditentukan pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor plat genap hanya bisa melewati jalan-jalan tersebut pada tanggal genap.

Pemberlakuan Peraturan Pembatasan lalu lintas ganjil genap sebenarnya merupakan kebijakan sementara sebelum dilakukan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang masih membutuhkan waktu untuk pengkajian dan persiapan infrastruktur.

Karena nantinya ERP akan ditargetkan dan  akan terealisasi pada tahun depan. Kebijakan penerapan ERP dinilai paling efektif untuk mengatasi kemacetan yang masih menjadi masalah sehari-hari di Ibukota.

Namun saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum menentukan retribusi tarif yang akan dikenakan saat penerapan jalan berbayar tersebut.

Rencananya penerapan tarif rencananya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ruas jalan. Selain itu nantinya tarif awal yang akan diterapkan adalah sebesar Rp23.000-Rp25.000.

Jika pada tarif tersebut masih banyak kendaraan yang melintas, kemungkinan pemerintah akan menaikkan tarif. Begitu pula sebaliknya, jika jalan sepi maka tarif dapat diturunkan.

Sumber : smartcity.jakarta.go.id