Terdapat 23 Peraturan Menteri Penghambat Investasi

0
122

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai, iklim investasi terbilang sedang rawan karena banyak peraturan yang membuat investor ragu untuk menanamkan dananya di Indonesia.

Tidak hanya investor asing yang dimaksud melainkan juga dari dalam negeri. Menurutnya, dalam lima bulan terakhir pemerintah lebih banyak menebitkan Peraturan Menteri (Permen) baru dibandingkan peneyederhanaan peraturan atau deregulasi, Rabu (26/4).

Terkait perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada 23 Permen yang menghambat investasi. Maka dari itu, hal itu menjadi pembahasan intensif di pemerintahan. Memang secara umum harus ingatkan kembali bahwa deregulasi ini penting sekali. Ini sedang dibahas intensif.

Hanya saja, ia enggan menyebut secara rinci 23 Permen yang dianggap sebagai hambatan investasi. Untuk sektornya sendiri, ia menyebut sektor manufaktur yang terkena dampak negatif akibat dari 23 Permen tersebut.

Adapun, BKPM mencatat, sepanjang kuartal I 2017 realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke sektor logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar Rp4,1 triliun, atau menempati peringkat kelima.

Dari sisi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sendiri, sektor tersebut menempati peringkat kedua dengan nilai US$0,8 miliar. Namun, secara akumulasi, sektor itu berada di peringkat kelima dengan total Rp15,2 triliun.

Kemudian untuk proses deregulasi atau menambah aturan baru sendiri, Lembong menyarankan untuk dilakukan secara transparan dan bertahap sehingga tidak membuat pelaku industri kaget ketika aturan itu diberlakukan. Meskipun ketidakstabilan deregulasi dan reregulasi itu menjadi faktor nomor satu yang menghambat investasi,” pungkasnya

Sumber : www.cnnindonesia.com